Naufal ‘Affan Penulis | Ridwan Habibie Editor
HARIANEXPRESS, SOLO – Pelaku UMKM Solo mendesak pemerintah mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga beras ketan yang berdampak pada produksi, Jumat (24/07/2026).
Para pelaku UMKM di Solo, Jawa Tengah, secara khusus meminta intervensi langsung dari Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian. Kedua lembaga ini dianggap bertanggung jawab terhadap persoalan keterbatasan beras ketan.
Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak lagi memberlakukan impor beras ketan. Padahal, ketersediaan komoditas tersebut di pasar sangat terbatas di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
“Kami meminta menko pangan dan menteri pertanian langsung turun tangan mengatasi persoalan kelangkaan beras ketan di Solo. Pemerintah tidak boleh tinggal diam, tetapi harus mengambil sikap saat mendengar aspirasi pelaku UMKM,” ujar perwakilan UMKM Solo Fadhil Ali.
Fadhil juga mempertanyakan data pemerintah terkait stabilitas stok beras ketan.
“Data pemerintah terkait stok beras ketan tetap stabil dari mana? Lalu, apa sebabnya kebijakan impor beras ketan dihentikan? Padahal, pelaku UMKM kesulitan mendapatkan beras ketan untuk kebutuhan pasar,” ungkapnya.
Fakta di lapangan yang dipaparkan UMKM Solo menunjukkan stok beras ketan putih dan hitam di Pasar Legi sangat terbatas. Selain itu, harganya telah naik signifikan antara 30 hingga 50 persen.
“Dampaknya banyak perajin jenang Solo, lapis legit, lemper, gethuk dan usaha lainnya terpaksa mengurangi produksi. Ada yang sudah tutup sementara,” tegasnya.
Oleh karena itu, pelaku UMKM mendesak Kemenko Bidang Pangan dan Kementan segera membuat kebijakan. Kebijakan ini diharapkan tetap membuka dan mengizinkan impor beras ketan guna memenuhi tuntutan pasar.
“Kami yakin di bawah koordinasi Pak Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan bisa mengatasi masalah kelangkaan beras ketan, menyesuaikan harga dan memberlakukan kembali impor beras ketan,” ucapnya.
Desakan dari UMKM Solo ini menggarisbawahi pentingnya stabilitas pasokan pangan bagi sektor usaha kecil menengah. Ini agar keberlangsungan produksi dan perekonomian lokal dapat terjaga.
